Mau pejabat pemerintahan mau pejabat kampus ternyata dalam struktur tatanan bahasanya memiliki kesamaan:
1. Pejabat Pemerintahan: "Kalo Bisa Dipersulit Buat Apa Dimudahkan?"
2. Pejabat Kampus*: "Kalo Bisa Ditutup-tutupi Buat Apa Dibuka?"
*Terlontar oleh seseorang yang tidak gw sangka-sangka ngomong kayak gitu, gw pikir……ternyata……Sudahlah (sambil mengernyutkan dahi, and no comment!)
Ada-ada saja kisah di suatu negeri, negeri yang bertubi-tubi mengalami bencana. Bermula di suatu daerah NAD, negeri "serambi mekkah" katanya…ketika itu sang menteri yang mengatur kesejahteraan rakyat dianggap gagal dalam menangani masalah tersebut, dan sang wakil pemimpin negeri itu dibilang terlalu dominan, sehingga sang paduka tidak tercitrakan dengan baik pada saat itu dan dianggap kurang tanggap. Akhirnya, sebuah reshuffle terjadi, dan menteri yang "seharusnya mengurus kesejahteraan" itu pun diganti. Namun, apakah benar diganti dengan yang lebih baik? apakah benar karena sang paduka men-switch posisinya dan tak rela membuangnya karena memegang gerbong kekuatan yang sangat besar?
Katakanlah kita berbaik hati pada sang paduka, yaitu dengan berpikir bahwa sang paduka telah melakukan yang terbaik. Tak selang berapa lama, musibah kembali ke negeri itu, kali ini menimpa sebuah daerah dengan penduduk memiliki hobi menenggak air sisa pencucian keris dan mengagung-agungkan beberapa kerbau…karena berwarna kulit putih, alur pikir masyarakat tersebut menjadi agak terganggu, dan menganggapnya lebih dari sekedar kerbau.
Paduka untuk memutuskan bahwa ia akan tinggal di keraton untuk lebih bisa memantau situasi di daerah itu. Biasanya, bila hal ini terjadi, tentu selain wakil pemimpin yang juga penanggungjawab penanganan bencana seharusnya didampingi oleh menteri yang "seharusnya mensejahterakan rakyat" juga turut hadir. Yah hadir juga sih, tapi….
Negeri ini, para menterinya paling bisa membagi antara kerjaan dengan urusan keluarga. Bencana itu, walaupun konsentrasi pemerintah menjadi tertuju ke sana, tapi tetap di negeri ini keluarga lebih penting katanya.
Malam itu di sebuah pusat keramaian ibukota, di tengah suasana lantunan musik hip hop, dan gemerlap malam itu terenyuhkan sebuah kehadiran yang membuat semua orang tertuju ke sana. Menteri yang "seharusnya mensejahterakan rakyat" ternyata hadir di situ, dengan pengawalan dua orang bersafari. Kedatangannya untuk menemui sang putri yang kebetulan juga ada di tempat yang sama. Akhirnya keduanya larut dalam sebuah obrolan di dalam kegemerlapan bar beraksen Jepang itu. Kelarutan malam terus berlanjut, lantunan musik terus bergema, sayang sang paduka harus terpaksa tidur di keraton, kalah dengan bawahannya yang bisa berbagi "waktu"……Ya..ya..ya…More Wine Minister? suara dentingan gelas wine ternyata mampu mengalahkan dentingan 5,9 skala richter.
Menarik sebuah diskusi di suatu malam, di antara untaian lagu "pop" dan keriuhan malam di akhir minggu, tetep aja ngomongnya sok serius. Kesimpulan diskusi di malam itu mengatakan, Demokrasi tidak bisa berjalan selama masyarakatnya cenderung memiliki penyakit amnesia sejarah. Pencitraan seseorang seharusnya dibangun oleh kekuatan individu yang bersangkutan, namun seringkali pencitraan seseorang yang ada dibangun oleh sekelompok individu si belakangnya. Kondisi ini seperti dua belah mata pisau. Pertama, individu tersebut bisa membangun pencitraannya dengan tidak terlalu sulit. Namun, kedua, hal ini kadang membuat penyakit amnesia sejarah di masyarakat kembali mengakar. Tidak perlu memikirkan bagaimanapun rekam jejak seseorang itu seperti apa, yang penting sekelompok orang di belakangnya mampu menstimulus penyakit amnesia sejarah itu kembali hadir dalam pikiran masyarakat. Implikasi negatifnya apa? demokrasi terpaksa harus memilih individu yang bukan pada kapasitasnya, dan tidak mengikuti alur pikir logika sebenarnya. Harus dipahami, sekalipun demokrasi hadir dari sekumpulan orang yang pada akhirnya tercipta logika rasional untuk memutuskan sesuatu. Namun, terkadang memiliki faktor irrasional yang cukup kental, yang pada akhirnya irrasionalitas lebih mendominasi rasionalitas yang ada. Dan juga, karena kekuatan suara terbesar yang menentukan, sebuah fenomena terjadi, "universalitas seolah-olah mewakili kumpulan-kumpulan partikular"….
Pertanyaan terbesar, sudahkah tercipta iklim alur pikir masyarakat yang seperti ini?
Sebuah kisah yang cuma satu bagian kecil aja dari ribuan kisah tentang korupsi di Indonesia. Kebetulan pembimbing skripsi gw juga sekaligus pembimbing anak S2 MPKP. Kalo gw bahas APBN, dia bahas APBD Banten. Ga jauh beda sih. Ternyata cerita punya cerita orang yang gw ajak ngomong anggota DPR and juga ketua DPP PAN Banten. Ceritanya lucu sih, dia tanya ke gw, "Kira2 memasukkan variabel politik dalam penyusunan anggaran gimana yah dek?" Gitu dia tanya, wah banyak tuh Pak paper yang bahas itu, kalo bapak masukin variabel itu tambah seru deh kayaknya. Sambil belaga polos gw tanya balik, "Memang sepolitis apa sih pak nyusun APBD di daerah Bapak? Yah gini deh, saya baru aja menemukan fakta yang mengungkapkan betapa bobroknya bangsa ini, di APBD untuk pembebasan tanah buat penduduk yang terkena proyek pembangunan jalan ditulis 500ribu per meter, tapi You tau di lapangan tuh orang dikasih berapa? Cuma 5ribu per meter, akhirnya protes trus negosiasi paling tinggi akhirnya mereka diganti jadi 10ribu per meter. Well..Well..akhirnya gw komentarin lagi, yah Pak jangankan buat pembebasan jalan, pengadaan tonk sampah di lingkungan DPRD sendiri di sebuah kota (sori ga gw sebut kotanya) aja juga ikut ditilep kok, di anggaran ditulisnya tonk sampah yang plastik yang bagusan dengan warna biru dan orange. Tapi tau ga Pak yang dibeli apa? Yah tonk beneran yang udah karatan dibagi dua trus dicat biru sama orange….He3…
In Memoriam to Pak Rizom, ga menyangka obrolan itu ternyata obrolan terakhir gw dengannya. Beberapa hari lalu gw dapat kabar kalo dia sudah tiada….
Masih inget masa-masa ketika pemerintah bangsa ini menaikkan harga BBM, sang menteri dan wapres dengan santainya bilang, "Sudahlah kasih aja tuh 100ribu buat orang miskin sebagai pengganti naiknya harga BBM", kalimat kedua, "Kita perlu optimalisasi ekstensifikasi dan intensifikasi pemasukan pajak". Nah, bukan kalimat pertama yang bakal gw komentari berhubung perdebatannya udah jenuh gw omongin. Seru buat kalimat kedua, selidik punya selidik dua pejabat yang ngomong tuh bener kagak dirinya sendiri bayar pajak? You know lah genk bisnis mereka berdua kayak apa, mulai dari alat berat, telekomunikasi, konstruksi, dll. Pastinya, tuh orang harus bayar pajak donk ke pemerintah. Diskusi dengan seseorang yang banyak bergelut di dunia pemerintahan tiba2 ngasih gw lembaran kertas berisi 100 pembayar pajak terbaik di Indonesia. "Coba kamu liat ada ga tuh dua orang itu dalam daftar?" Gw menelitinya dengan satu-satu gw baca, urutan paling atas tak lain dan tak bukan pemilik rokok Gudang Garam dan Sampoerna. Deretan belasan terpampang anak-anak Cendana (hebat, masih bayar pajak juga!). Di urutan puluhan gw masih ga ketemu juga nama tuh 2 orang itu, akhirnya mata gw tertuju pada nama paling buncit di urutan 100 dengan nama kaporli waktu zaman itu (jadi polisi tajir ye? duit dari mana nih? pertanyaan muncul dari benak gw). Well, akhirnya ga ketemu tuh 2 nama itu….
Kesimpulannya: "Silahkan simpulkan sendiri aja"
Masih teringat waktu ikut diskusi dengan beberapa komunitas Liberal dalam membahas buku yang membahas sebuah penalaran manusia. Memang kadang kita harus sekali-kali berpikir keluar mainstream yang sudah ada. Waktu itu memang diskusi menjadi tergeser ke arah yang lebih berat, mencoba menalar ulang alur pikir pemahaman kita akan Islam,yaitu:
Tesis 1: Aqidah-Fiqih-Akhlakul Kharimah.
Islam dimulai dari aqidah, yaitu keyakinan, kemudian dari keyakinan dilaksanakan dalam bentuk praktis yang dibahas dalam fiqih (mulai dari fiqih ibadah, muamalah, etc) kemudian dengan tujuan ber-akhlaqul kharimah, yaitu berperilaku dan bermoral yang baik.
Fakta 1: Tesis 1 sulit untuk berlaku, karena dalam dunia nyata terutama di Indonesia sering tidak terjadi alur Tesis 1 tersebut. Indonesia penduduk hampir 90% agama Islam, toh tapi punya status sebagai negara dengan tingkat korupsi tertinggi. Nyelenehnya lagi Departemen Agama ikut-ikutan masuk institusi terkorup juga, apalagi dana haji ikut-ikut dikemplang. Politisinya yang ngaku bawa nama agama, terutama Islam, toh permainannya sama-sama aja dengan yang tak beragama. Fitnah-fitnahnya, isu-isunya, sikut-sikutannya…apalagi ada partai bersimbolkan simbol Islam, toh kalo kampanye dangdutan juga, sambil ada penyanyi dangdut dengan dandanan eksotis meliuk-liuk. Ga usah jauh-jauh deh, gw pernah kehilangan sepatu di kosan gw, trus gw lapor sama ibu-ibu sekitar situ kalo gw baru keilangan sepatu, padahal itu sepatu gw taruh dalam rumah. Trus hebohlah semua, dan tiba2 datang anak kecil bawa sepatu yang gw cari, dan dia bilang "Ini sepatunya bukan?" "Tadi sama Abah diambil", selidik punya selidik, Abahnya itu adalah imam masjid deket kosan gw, dan juga yang punya kosan gw itu. Sang Abah tidak merasa bersalah sama kelakuannya itu sama sekali. Setelah kejadian itu, terus terang gw ga pernah solat di mesjid itu lagi selama imamnya masih dia. Bagi gw memilih imam dalam solat adalah pelajaran terkecil ketika kita memilih seorang pemimpin. Jadi, apa donk katanya Solat Mencegah Perbuatan Keji dan Munkar" toh imam mesjid udah bangkotan gitu kelakuan juga ga jelas????
Nah, seru kalo Tesis 1 alurnya kita balikin, jadi:
Tesis 2: Akhlaqul Kharimah-Fiqih-Aqidah
Nah kalo ini, versi yang agak liberal dikit. Daripada tujuan sebenarnya ga pernah kesampean, mending tujuannya itu kita dahulukan, berbuat dan bersikap baik, baik untuk diri sendiri, maupun terhadap orang lain. Nah, kalo udah mampu menjadi orang baik, suatu saat pasti kita butuh ritual ibadah atau keagamaan, maka coba deh lakuin tuh ritual. Kalo ritual udah oke buat ngejalaninnya, barulah berkeyakinan…He3…
Fakta 2:
Tulisan ini gw buat karena terus terang gw stres melihat kenyataan yang ada di bumi Indonesia ini, sometimes i’m not believe about religion, religion just about ritualism…
Gw paling suka sekaligus paling benci denger kalimat "Kalian mahasiswa sebagai agen-agen perubahan"….Kalimat yang sering dilontarkan untuk para "artis-artis" kampus sekaligus "pelacur-pelacur politik" kampus di setiap ritual-ritual mahasiswa yang mereka buat. Kenapa gw bilang "ritual" toh apa yang mereka ucapkan tidak berkaca pada diri mereka sendiri. Misalnya:
Cara Baca:
Kasus = Kata-kata yang sering diucapkan mahasiswa ketika aksi di ritual-ritual kemahasiswaannya.
Fakta = "Toh mereka juga melakukan hal yang sama"
Kasus 1:
"Pemerintah harus bertindak tegas kepada para koruptor dan pengemplang dana BLBI"
Fakta 1:
Lah, situ sendiri punya temen mahasiswa korup or nilep duit kepanitiaan diem aja. Situ sendiri kalo bikin acara mark-up-nya kagak karu-karuan. Situ sendiri bikin laporan pertanggungjawaban kepanitian banyak tipu sana - tipu sini. Situ sendiri bikin kuitansi dobel-dobel, yang satu bilang abis 5 juta, kuitansi yang satunya lagi 500ribu. Situ sendiri kadang kuitansi lo yang isi sendiri, minta bon kosong…selesai.
Kasus 2:
"Privatisasi BUMN serta open tender yang dilakukan pemerintah harus dilakukan secara transparan dan objektif"
Fakta 2:
Lha, ga usah deh mahasiswa sok ngomong gitu. Situ sendiri kalo bidding PO masih aja ada nilai ekstrim, dari golongan gw, gw kasih 100, bukan dari golongan gw, gw kasih aja nol. Kalo gayanya aja udah begitu gimana mau objektif? Katanya transparan. Lha wong waktu gw minta setiap penilai menuliskan nama di lembar penilaian dan minta dipublish penilaiannya aja pada gemeteran. Kalo toh jujur dan objektif dalam penilaian ngapain juga takut?
Kasus 3:
"Elit-elit politik bangsa ini hanya mementingkan jabatan dan kedudukan, bukan rakyat"
Fakta 3:
Lha, setiap suksesi kemahasiswaan aja udah lobi sana-lobi sini, di UI maju jadi calon cuma buat ngeramein aja, katanya sih biar "dinamis" tapi toh pemenangnya sudah ada, yang kalah yah bakal gabung-gabung juga dengan sang "pemenang".
Katanya ga mabuk jabatan, lha ga majuin calon tapi mohon-mohon masukin orang. Minta ini-minta itu lah….
Katanya ingin buat perubahan, tapi pas bahas perubahan kayak apa malah sepi dan ga ada peminatnya. Pas giliran siapa yang akan menjadi ketua ini-ketua itu, lah rame lagi…sebelumnya rapat ini-itu, konsolidasi sana-sini…????
Kasus 4:
"DPR adalah parlemen stempel, lebih mementingkan kepentingan politik masing-masing"
Fakta 4:
Lah ga ngaca, memang kinerja badan perwakilan di kampus lo kaga gitu apa? Trus tunjukin deh ke gw fakultas mana yang badan perwakilannya bener2 jalan dan anggotanya full aktif. Ga ngaca juga, kalo anggota badan perwakilan dan eksekutif dikuasasi mayoritas dari golongan sama apa iya ada mekanisme "check and balances". Waktu jaman sebelum gw nih, mau senatnya kayak apa kek, mau jungkir balik kek, toh LPJ tetep aja "Diterima" tanpa catatan apapun pula.
Kalo begini…masih mau bilang dan ngaku "Agen Perubahan"????
Berkaca pada diri sendiri….
Masih inget, jamannya waktu masih jadi ketua senat dulu, yang akhirnya gw harus akuin kalo gw pernah memasuki babak kehidupan miniatur bangsa ini. Bangsa yang carut-marut, penuh aral-melintang, dan beribu macam hal yang bisa gw caki-maki untuk bangsa ini. Masih inget saat temen2 mahasiswa di setiap aksi-nya selalu ada kata-kata terucap, "Kami mahasiswa, dengan perjuangan moral, intelaktual, dan independen memperjuangkan rakyat…bla..bla..and the bla…". Tapi suatu saat ketemu seseorang anggota DPD perwakilan salah satu propinsi (sebut saja namanya Pak M), yang kebetulan gw undang untuk menjadi pembicara di seminar yang gw buat. Tiba-tiba dia berbicara,
M :"Anda kenal si A, ketua *** (sensor) di UI ini kan?
Gw: Kenal Pak, memang knapa?
M : Yah, dia satu golongan sama saya. Saya juga yang dorong-dorong dia untuk menyikapi isu-isu yang ada.
Gw : Wah Pak mahasiswa sekarang ga independen lagi donk?
M : Yah ga apa-apa toh, yang penting partai politik yang jadi afiliasinya partai yang bener.
Gw : Maksud bapak?
M : Partai KS lebih mending dibandingkan partai GLKR (mau sensor banyak tapi males.red.)
Gw : Tapi maaf Pak, saya jujur saya bukan dari golongan mana pun, saya sejujurnya dari tengah, saya gak mau tuh didomplengin kayak gitu.
M : (Diem…manggit-manggut ga jelas)
