A Man, A Leader, and A Gun!!!!

Entah akan memulai darimana menanggapi kasus seputar penggunaan dana DKP dari Departemen Kelautan oleh para calon wapres-presiden untuk Pemilu 2004. Memang tak perlu disangkal, pengungkapan kasus korupsi sekarang ini banyak menyeret wajah-wajah lama di pemerintahan yang lalu. Seperti dua mata pisau, satu sisi ingin mengungkapkan pemungutan dana non-budgeter yang dianggap sebagai tindakan ilegal secara hukum, namun di sisi lain turut pula terungkap ke mana pada akhirnya dana tersebut disalurkan.

Ada yang menarik dari sisi Rokhmin Dahuri itu sendiri bagi saya. Saya memang tidak mengerti betul dia itu ketika ditunjuk sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan apakah memang berasal dari profesional yang ahli di bidangnya, atau perwakilan dari partai politik tertentu. Walaupun hingga kini saya tidak mengerti dia itu kader partai politik mana. Hal yang menarik pada bagian ini adalah mengapa pada akhirnya dia memberikan sumbangan pada semua pasangan calon? Analisis saya ada dua kemungkinan. Pertama, tentu saja dalam ruang lingkup perpolitikan Indonesia, posisi berupa jabatan menteri hingga kini layaknya suatu ambisi yang harus dicapai. Dengan memberikan pada semua pasangan calon, Pak Rokhmin seolah-olah sedang menebar benih di mana-mana, siapa yang jadi atau terpilih, pasangan itulah yang akan kembali didekati dengan mencoba mengingatkan balas jasa dirinya dalam memberikan sumbangan tersebut. Sedikit terlihat safety player memang, namun ternyata apa yang dilakukan tidak "jaminan" di kemudian hari. Kedua, bisa jadi hal ini adalah suatu hal yang sudah membudaya di semua institusi pemerintahan atau departemen untuk memberikan semacam "upeti" untuk kegiatan-kegiatan politik, di mana saya sendiri yakin di masing-masing institusi pemerintahan pasti memiliki dana non-budgeter atau dana taktis. Kalau begini, tentu saja apa yang terjadi sekarang bukan tidak mungkin akan turut pula pengusutan pada instansi pemerintahan yang lain.

Suatu kolom di Kompas yang ditulis oleh Budiarto Shambazy cukup menarik. Dikatakan bahwa masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat pecundang. Dana DKP diambil dari masyarakat yang kemudian disalurkan untuk kampanye politik, dan setelah terpilih para pejabat tersebut di kemudian hari minta kenaikan gaji, mobil baru, sampai laptop, yang ternyata juga didanai dari masyarakat. Jadi sadar tidak sadar, kita secara tidak langsung membiayai kegiatan para elite politik mulai dari sebelum terpilih hingga setelah terpilih. Lalu, apa benefit-nya buat kita? Terus, mau sampai kapan begini keadaannya?